Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa Akan Ditingkatkan

Kompas.com - 19/08/2017, 19:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk pengawasan dana desa akan ditingkatkan. Dengan meningkatnya anggaran pengawasan, maka diharapkan pengawasan terhadap dana di 75.000 desa bisa semakin baik.

Penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa pun bisa ditekan seminimal mungkin. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teritnggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

"Kita indikasi perlu adanya sumber yang lebih kuat lagi dalam hal pengawasan, makanya kita usulkan untuk anggaran pengawasan di kabupaten, inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa, supaya ditingkatkan lagi," kata Eko.

Baca juga: Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Eko mengatakan, pihaknya sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait hal ini. Mendagri pun setuju agar anggaran ditingkatkan agar pengawasan dana desa lebih maksimal. Diharapakan, tak ada lagi oknum pengawas yang justru menikmati keuntungan dari dana desa.

"Jadi setelah kita evaluasi dari kasus Pamekasan dan yang berhubungan dengan penyelewengan dana desa, kita evaluasi programnya sudah benar, sistem-sistem benar, artinya masalah korupsinya. Masalah korupsinya, itu soal pengawasan," kata Eko.

"Ini lagi dihitung oleh Kemendagri (besar kenaikannya) dan dalam waktu dekat akan diusulkan ke Kemenkeu," tambahnya.

Namun, Eko menekankan bahwa yang terpenting dari suksesnya program dana desa adalah pengawasan dari masyarakat. Ia meminta masyarakat segera melapor ke satgas dana desa di 150040 apabila menilai ada yang tidak beres dengan penggunaan dana desa di wilayahnya.

"Sekali lagi masyarakat diminta untuk jangan takut melaporkan ke satgas dana desa jika ada indikasi penyelewengan," kata dia.

Baca juga: Cegah Penyimpangan, Masyarakat Diminta Peduli pada Alokasi Dana Desa

Eko mengatakan, sejauh ini ada 67 kasus penyalahgunaan dana desa yang sudah terbukti dan diputus oleh pengadilan.

Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyelidiki penyelewengan dana desa dengan menangkap kepala desa hingga bupati di Pamekasan.

Kompas TV Tim Reskrim Polres Merangin, Jambi, meringkus empat pelaku perampokan dana desa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com