JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini pemerintah fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
Padahal, dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya. Salah satunya membangun sumber daya masyarakat di desa-desa tersebut.
"Semua desa dianggap sama, pendekatannya infrastruktur. Harus dibangun juga aspek SDM-nya," ujar Mardani dalam diskusi "Polemik" di Jakarta, Sabtu (19/8/3017).
Bahkan, kata Mardani, seringkali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa satu dengan desa lainnya jangan dipukul rata.
Desa-desa di pulau Jawa memiliki sumber daya lebih bagus sehingga pembangunannya bisa lebih baik. Karena itulah desa bisa lebih mapan jika manusianya juga ikut dibangun.
"Kalau boleh mulai digeser ke pembangunan SDM. Memberikan beasiswa, membuat internet gratis, datangkan orang terbaik pakai dana desa," kata politisi PKS itu.
(Baca juga: Masyarakat Kerap Mengeluh Kurangnya Peran Pendamping Desa)
Mardani menilai, perlu juga dibangun Badan Usaha Milik Desa yang baik dan terarah. Nantinya, masyarakat sendiri yang akan mengelola BUMDes tersebut.
Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi mengatakan, semestinya desa diberi keleluasaan untuk mengatur anggaran desa.
Dengan demikian, dana desa yang digunakan tidak salah penggunaannya.
"Harapan saya ada lenguatan badan usaha milik desa. Jadi kepala desa tidak semena-mena untuk memegang kekuasaan uang itu," kata Hadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.