Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 19/08/2017, 14:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini pemerintah fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya. Salah satunya membangun sumber daya masyarakat di desa-desa tersebut.

"Semua desa dianggap sama, pendekatannya infrastruktur. Harus dibangun juga aspek SDM-nya," ujar Mardani dalam diskusi "Polemik" di Jakarta, Sabtu (19/8/3017).

Bahkan, kata Mardani, seringkali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa satu dengan desa lainnya jangan dipukul rata.

Desa-desa di pulau Jawa memiliki sumber daya lebih bagus sehingga pembangunannya bisa lebih baik. Karena itulah desa bisa lebih mapan jika manusianya juga ikut dibangun.

"Kalau boleh mulai digeser ke pembangunan SDM. Memberikan beasiswa, membuat internet gratis, datangkan orang terbaik pakai dana desa," kata politisi PKS itu.

(Baca juga: Masyarakat Kerap Mengeluh Kurangnya Peran Pendamping Desa)

Mardani menilai, perlu juga dibangun Badan Usaha Milik Desa yang baik dan terarah. Nantinya, masyarakat sendiri yang akan mengelola BUMDes tersebut.

Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi mengatakan, semestinya desa diberi keleluasaan untuk mengatur anggaran desa.

Dengan demikian, dana desa yang digunakan tidak salah penggunaannya.

"Harapan saya ada lenguatan badan usaha milik desa. Jadi kepala desa tidak semena-mena untuk memegang kekuasaan uang itu," kata Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com