Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Baju Adat, Jokowi Ingin Tunjukkan Keberagaman Indonesia

Kompas.com - 17/08/2017, 10:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menggunakan pakaian adat dalam upacara peringatan kemerdekaan ke- 72 RI di Istana Presiden, Kamis (17/8/2017) pagi, merupakan ide Presiden Joko Widodo sendiri.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden  Jokowi ingin menunjukkan bahwa  Indonesia adalah negeri kaya dan beragam.

"Biar tahu, kita ini beragam. Karena Indonesia itu memang sangat  beragam. Inilah Indonesia," ujar Jokowi sebelum mengikuti upacara pengibaran bendera di Istana Negara.

"Kita kan tahu, ratusan pakaian adat yang kita punya," lanjut dia.

(Baca: Makna di Balik "Pertukaran" Baju Adat Jokowi dan Jusuf Kalla)

Atas dasar itu pula, penggunaan  pakaian daerah saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Presiden juga diberlakukan untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jokowi kemudian menunjuk beberapa Paspampres yang ada di sekelilingnya.

"Ini misalnya, Paspampres (pakai pakaian daerah) adat Melayu. Ada yang pakai Minahasa juga yang itu. Pangling kan?" ujar Jokowi seraya tertawa.

Diketahui, para tamu yang datang ke Istana pada Kamis ini menggunakan pakaian adat dari penjuru Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri mengenakan pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tampak mengenakan busana adat Palembang. Presiden ketiga RI B.J Habibie juga tampak mengenakan pakaian adat Bugis.

Kompas TV Makna Dibalik Pakaian Adat Presiden Jokowi dan Wapres JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com