Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Menilai Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan dari Kerja Pansus Angket KPK

Kompas.com - 16/08/2017, 16:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, menilai, kinerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bertentangan dengan pidato Presiden Joko Widodo soal penguatan lembaga anti-rasuah itu.

Ia mengakui, pembentukan Pansus memang menuai kontroversi.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, menurut Romahurmuziy alias Romi, kinerja Pansus justru mampu membuka hal-hal yang tidak diketahui publik tentang KPK.

"Artinya apa yang selama ini dikhawatirkan terkait ikhtiar-ikhtiar pelemahan terhadap KPK dengan adanyan Pansus itu juga sejauh ini belum ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Romi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Masinton Sebut KPK Punya Rumah Sekap untuk Mengondisikan Saksi Palsu

Ia mengatakan, keberadaan Fraksi PPP dalam Pansus Angket justru menjaga agar tak terjadi upaya pelemahan KPK.

"Yang pasti bahwa PPP tetap memastikan keberadaan Pansus DPR tidak dalam rangka pelemahan. Dan ini sejalan juga dengan pidato presiden yang terakhir tadi yang memberikan pendekatan khusus," papar dia.

"Pemerinrah dengan segenap upaya juga memberikan penguatan terhadap ikhtiar-ikhtiar pemberantasan korupsi termasuk yang dilakukan KPK. Saya kira begitu," lanjut Romi.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komitmen ini ditegaskan Jokowi dalam pidato Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi.Ini musuh kita bersama," kata Jokowi, di hadapan ratusan anggota Dewan yang hadir.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.

"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.

Kompas TV Pansus Angket KPK Undang Mahfud MD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com