Fadli Zon: Tak Ada Lembaga dengan Kekuatan Absolut, tetapi Praktiknya Mengarah ke Sana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, saat ini memang tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan absolut di Indonesia.

Konstitusi secara jelas mengatur hal tersebut.

Akan tetapi, menurut dia, pada praktiknya pemerintah telah melakukan hal-hal yang mengarah pada kekuasaan absolut.

"Kalau secara normatif kan tidak ada yang absolut, yang menjadi kritik, praktiknya yang absolut, yang bisa mengarah pada abuse of power," kata Fadli Zon usai sidang tahunan MPR, DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2017).

Hal ini disampaikan Fadli menanggapi pidato Jokowi pada sidang tahunan MPR, yang menyebut tidak ada lembaga memiliki kekuasaan absolut.

Namun, Fadli menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi melakukan praktik kekuasaan absolut.

Baca: Lagi, Jokowi Singgung Tak Ada Lembaga yang Punya Kekuasaan Absolut

Ia mencontohkan, penangkapan sejumlah aktivis dan ulama yang dituduh melakukan gerakan makar.

Yang terbaru, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan.

Perppu tersebut memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Sejauh ini, baru ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah karena dianggap anti-Pancasila.

"Praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme jelas ada. Praktik-praktik itu harus kita ingatkan, jangan sampai ini jadi terus menerus," kata dia.

Presiden Joko Widodo lagi-lagi menyinggung soal tidak ada satu pun lembaga negara di Indonesia yang memiliki kekuasaan absolut.

Topik itu diungkapkan dalam pidato Presiden RI di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (16/8/2017) di Kompleks Parlemen.

"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," ujar Jokowi.

Dalam semangat persatuan, lanjut Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling mengingatkan, saling kontrol dan saling melengkapi.

Pernyataan soal tak ada lembaga absolut ini sebelumnya sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Jokowi.