Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berantas Pencuri Ikan hingga Bubarkan Petral, Jokowi Sebut Berdasarkan Pancasila

Kompas.com - 16/08/2017, 12:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, segala kebijakan tegas yang diambil pemerintahannya telah didasarkan pada empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pertama, di sektor kelautan, pemerintah gencar memberantas tindak pidana pencurian ikan. Kedua, pemerintah gencar membangun wilayah perbatasan.

"Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Parlemen, Rabu (16/8/2017).

"Kita harus berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita," lanjut dia.

(Baca: Lagi, Jokowi Singgung Tak Ada Lembaga yang Punya Kekuasaan Absolut)

Ketiga, kebijakan reformasi di sektor minyak dan gas juga telah didasarkan kepada empat pilar bangsa tersebut.

"Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif," ujar Jokowi.

Keempat, pemerintahan telah menyatakan perang kepada bandar-bandar narkoba yang merusak masa depan generasi muda bangsa. Kelima, pemerintah juga bersikap tegas menghadapi infiltrasi ideologi, misalnya ekstremisme, radikalisme, terorisme.

Hal-hal itu, menurut Jokowi, sudah merusak sendi-sendi bangsa dan negara Indonesia.

"Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua," ujar Jokowi.

"Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjut dia.

Kompas TV Tiga Berita Terpopuler 15 Agustus 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com