Ungkap Capaian Pemerintah, Jokowi Tak Ingin Cepat Berpuas Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah pencapaian pemerintah dalam sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017).

Salah satunya yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang naik hampir dua poin dalam dua tahun terakhir. Namun, ia tak ingin capaian tersebut membuat pemerintah merasa puas.

"Walaupun Indeks Pembangunan Manusia kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, kita tidak boleh cepat berpuas diri," kata Jokowi di gedung MPR RI, Jakarta, Rabu.

Jokowi menuturkan, dalam pengkajian sistem ketatanegaraan, MPR berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

Jokowi juga mengapresiasi DPR yang terus mereformasi internal menjadi lembaga representasi rakyat yang semakin modern dan dipercaya. DPR berhasil menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.

"Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi," kata Jokowi.

(Baca: Di Tengah Kritik terhadap Wakil Rakyat, Jokowi Puji Kinerja DPR)

Jokowi juga menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Meski sempat ada gejolak internal, namun tak terlalu memengaruhi kinerja DPD.

"Sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya," kata Jokowi.

Jokowi pun menyebut keberhasilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang terus membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pada 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung dinilai Jokowi terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik.

Adapun inovasi yang digagas MA dalam semester pertama 2017 yaitu Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik untuk memudahkan layanan peradilan.

Meski begitu, Jokowi kembali mengingatkan capaian tersebut tak lantas membuat pemerintah dan instansi di bawahnya cepat puas. Pemerintah masih harus berupaya menekan ketimpangan pendapatan.

Saat ini, angka Indeks Gini Rasio turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Menurut Jokowi, angka tersebut harus diturunkan lagi.

"Sekali lagi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan," kata Jokowi.