Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan KPK Tak Sebut Nama Anggota DPR dalam Dakwaan Andi Narogong

Kompas.com - 15/08/2017, 13:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama-nama anggota DPR yang diduga menerima uang dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tak lagi disebut secara spesifik dalam surat dakwaan terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, d

Meski demikian, dalam persidangan, masing-masing anggota DPR akan kembali dikalam persidangan kali ini jaksa KPK ingin lebih fokus pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan Andi Narogong.onfirmasi.


"Namun nanti tetap dalam proses persidangan akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut," ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2017).

Dalam surat dakwaan, perbuatan Andi disebut telah memperkaya beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 sejumlah 14,6 juta dollar AS dan Rp 44 miliar.

Baca: Andi Narogong, Lulusan SMP yang Mampu Kendalikan Proyek E-KTP

Menurut jaksa, pada September- Oktober 2010 bertempat di gedung DPR RI, Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR, yakni sebesar 2.8 juta dollar AS, dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek e-KTP.

Kemudian, setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek e-KTP, bertempat di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR, Andi beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, yakni sejumlah 3,3 juta dollar AS.

Baca: Jaksa KPK: Andi Narogong Representasi Setya Novanto

Selanjutnya, untuk memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012, Andi memberikan sejumlah uang kepada Markus Nari selaku anggota Komisi II DPR, yakni sejumlah 400.000 dollar AS.

Kemudian, Andi memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada anggota DPR Miryam S Haryani.

Sebagian uang yang diberikan kepada Miryam dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI secara bertahap.

Kompas TV Andi Narogong Didakwa Rugikan Negara Hingga Rp 2,3 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com