Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herzaky Mahendra Putra
Pemerhati Politik

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Mahasiswa Program Doktoral Unair

Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Bagi Partai Demokrat sendiri, ada beberapa hal yang masih mengganjal. Pertama, mereka akan terkunci jika masuk ke koalisi pendukung Jokowi.

Prestasi pemerintahan saat ini belum tentu dianggap prestasi Partai Demokrat. Namun, jika pemerintahan saat ini gagal, Partai Demokrat akan dianggap ikut bertanggung jawab.

Kedua, figur AHY yang segar, pemimpin baru, seharusnya bisa dianggap sebagai alternatif kepemimpinan nasional. Masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, yang termasuk dalam protest voters, dan menganggap Prabowo figur lama, sehingga merasa butuh figur baru dan bakal melirik AHY. Namun, dengan keberadaan AHY di kabinet, AHY bakal dianggap sebagai bagian dari rezim ini.

Ketiga, waktu dua tahun sebagai menteri merupakan waktu yang singkat untuk memberikan dampak signifikan. Perlu waktu bagi AHY untuk beradaptasi. Belum lagi berbagai prosedur di kementerian yang cukup rumit. Salah melangkah bisa masuk dalam jeratan hukum. Kalau terlalu berhati-hati, bisa-bisa kinerja AHY bakal standar saja.

Koalisi strategis atau sesaat

Jika memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, Partai Demokrat mesti mengingat bahwa koalisi itu alaminya memiliki jangka waktu yang pendek, sampai dengan tujuannya tercapai (J Brian O'Day, 2004).

Untuk di Indonesia, ada dua tipe umum koalisi parpol. Pertama, membentuk aliansi parpol untuk menang dalam pemilu. Kedua, koalisi parpol untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan parlemen yang solid.

Pertanyaannya, adakah situasi mendesak bagi Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan saat ini dan apakah tujuannya?

Besar harapan kita, baik pemerintahan Jokowi maupun Partai Demokrat, dalam memutuskan untuk berkoalisi, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat. Bukan sekadar penguatan pemerintahan maupun memenangkan pemilu. Apalagi hanya untuk memberikan jalan lapang dan mendongkrak karier politik kader-kadernya.

Kerja sama itu haruslah membentuk koalisi strategis, berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis, yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, apalagi dalam menghadapi situasi regional dan global yang semakin tak menentu. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com