Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Memang sempat muncul pandangan di sebagian kalangan bahwa pemerintahan saat ini cenderung tidak demokratis, kurang terbuka terhadap pemikiran yang berbeda, maupun ormas yang bersimpangan jalan dengan pemerintah. Salah satunya ditunjukkan melalui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, 10 Juli 2017 lalu.

Hal ini coba ditepis dengan menerima AHY, putra sulung dari pemimpin parpol kubu non pendukung pemerintah yang sering bersuara keras terhadap pemerintahannya.

Dengan menerima AHY di Istana pula, memberikan pesan tidak langsung bahwa Jokowi terbuka untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Poros Cikeas.

Istana seakan-akan memberikan sinyal siap untuk kemungkinan-kemungkinan lain, bahkan hubungan lebih dalam dengan Cikeas. Seakan Istana memberikan opsi baru bagi SBY, lebih menguntungkan merapat ke Istana, atau ke Hambalang.

Kondisi ini bisa menjadi duri dalam daging bagi kerja sama dan komunikasi lebih intens yang sedang coba digagas oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Jika SBY ataupun Prabowo tidak tepat meresponsnya, kerja sama dan komunikasi antara poros Cikeas dan Hambalang bakal bubar prematur.

Keberadaan Gibran, anak sulung Jokowi, dalam pertemuan Jokowi-AHY merupakan berkah bagi Jokowi dalam memaksimalkan pertemuan Jokowi-AHY.

Pertemuan berjalan lebih cair dan lebih akrab. Hal ini bisa membantu menurunkan ketegangan politik antarkubu parpol pendukung pemerintah dan kubu parpol nonpemerintah akibat perbedaan pendapat dalam merespon beberapa isu nasional akhir-akhir ini.

Dengan kata lain, jamuan nasi goreng SBY kepada Prabowo yang terasa pedas bagi pemerintah, coba diredam dengan jamuan gudeg dan bubur lemu Gibran kepada AHY.

Dengan keberadaan Gibran pula, Jokowi seakan-akan berusaha mengingatkan AHY bahwa posisi AHY saat ini adalah seorang anak Presiden (keenam Republik Indonesia). Berbeda tingkatan dengan Jokowi selaku presiden, jika AHY tidak mau disamakan dengan Gibran sebagai sesama anak presiden.

Untuk itu, AHY masih perlu waktu dan berproses untuk menjadi seorang calon Presiden, atau dengan kata lain, masih perlu waktu menjadi penantang Jokowi.

Pertanda koalisi?

Pola kepemimpinan Jokowi selama hampir tiga tahun ini, yang cenderung berusaha mendapatkan dukungan politik sebesar mungkin, menutup celah bagi lawan politik untuk bergerak, bahkan jika perlu dengan cara merekrutnya, membuat peluang Partai Demokrat terbuka untuk masuk ke dalam pemerintahan. Apalagi berkaitan dengan desas-desus reshuffle yang menguat akhir-akhir ini.

Kursi menteri untuk AHY tentunya menjanjikan karier politik jalur cepat bagi seorang AHY. Kesempatan untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya di kursi menteri bakal mendekatkan AHY ke jenjang kepemimpinan nasional selanjutnya.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, salah satu posisi paling panas saat ini, yaitu kursi wakil presiden bagi Jokowi periode 2019-2024, bisa menjadi milik AHY jika memang kongsi politik Jokowi dengan Partai Demokrat berjalan lancar jelang 2019 ini.

Figur muda, cerdas, pekerja keras, dan tegas yang melekat di AHY bakal memperluas segmen calon pemilih Jokowi di Pilpres 2019.

Dengan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan, maka Jokowi bisa berhasil mengatasi dua masalah. Pertama, kekuatan rival politik terkuatnya saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, bakal terbatas. Tidak ada lagi dukungan ataupun kerjasama dengan Partai Demokrat. Riak-riak di parlemen bakal jauh berkurang.

Jokowi bakal menutup kepemimpinannya di lima tahun pertama dengan mulus, bahkan mungkin meneruskannya sampai dengan periode kedua. Dengan hanya Partai Gerindra dan PKS, serta mungkin PAN, mengusung Prabowo di 2019, tanpa adanya tokoh alternatif, sebenarnya peluang Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan ke periode kedua semakin membesar.

Kedua, Jokowi bisa meminimalisasi tekanan dari parpol-parpol pendukung pemerintah saat ini. Dengan keberadaan poros Cikeas di dalam pemerintahan, parpol lainnya yang cenderung bandel bakal berpikir ulang.

Tekanan dari parpol pendukung tertentu, baik untuk kursi menteri, kebijakan-kebijakan pemerintahan, maupun posisi wapres di 2019-2024, bakal berkurang karena sekarang Jokowi sudah punya Partai Demokrat.

Suara nasional cukup signifikan (posisi 4 besar di 2014), memiliki patron politik yang kuat, dan cenderung mementingkan harmoni dalam kerja politik, membuat Partai Demokrat bakal memiliki tempat tersendiri dalam koalisi parpol pendukung Jokowi.

Hanya, ada kendala psikologis yang harus ditembus oleh Jokowi. Patron politik terkuat di koalisi parpol pendukung pemerintahan saat ini, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki pengalaman kurang baik dengan SBY, selaku pendiri dan ketua umum Partai Demokrat saat ini.

Hubungan kedua belah pihak, sejauh ini masih berjalan datar, bahkan bisa dikatakan tidak harmonis.