Larang Berutang, DPR Dinilai Membuat Pemerintah Malah Berutang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa kali mengajukan anggaran besar. Namun, perencanaan yang kurang matang membuat serapan anggaran tak sesuai kebutuhan.

Terbaru, DPR meminta tambahan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran DPR itu diusulkan untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, aksi DPR yang kerap meminta porsi anggaran besar tersebut justru membebani pemerintah.

"Minta anggaran besar padahal kebutuhannya enggak sampai segitu, realisasinya enggak sampai segitu. Model perencanaan anggaran seperti ini wajar saja pemerintah ngutang," kata Roy, di Jakarta, Senin (14/8/2017).

(Baca juga: Anggaran Terus Naik, Prestasi DPR Dinilai Malah Semakin Anjlok)

Roy pun heran dengan sejumlah anggota DPR yang kerap mengkritik langkah pemerintah dalam berutang, namun justru membuat pemerintah mau tak mau harus berutang demi memenuhi keinginan para wakil rakyat itu.

"DPR ini hanya minta anggaran besar tanpa melihat defisit APBN. Kalau defisit tinggi ya ngutang, mau bagaimana lagi. Kalau DPR bilang pemerintah jangan ngutang, ya bikin anggaran rasional. Sehingga defisit APBN tidak melebar," kata Roy.

Tak hanya itu, menurut Roy, selama ini DPR juga lebih sering meminta anggaran untuk peningkatan fasilitas. Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja legislasi.

"DPR jarang minta anggaran untuk meningkatkan kinerja. Malah lebih sering minta anggaran untuk peningkatan fasilitas. Sering minta anggaran jumbo tapi kemampuan legislasinya juga kecil," ucap Roy.