Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Terus Naik, Prestasi DPR Dinilai Malah Semakin Anjlok

Kompas.com - 14/08/2017, 18:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengkritik keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mewacanakan untuk menambah anggaran parlemen tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Apalagi, Roy menilai rencana penambahan anggaran itu muncul saat DPR belum memperlihatkan kinerja yang baik.

"Anggaran yang dihabiskan oleh DPR belum disertai dengan prestasi kerja yang memuaskan publik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan," ujar Roy di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Roy mengungkapkan, anggaran DPR trennya selalu naik dari tahun ke tahun. Periode 2009-2014 misalnya, rata-rata per tahun DPR memperoleh anggaran sebesar Rp 2,74 triliun atau sekitar 0,18 persen dari total belanja negara.

Sedangkan periode 2015-2017, dalam tiga tahun ini mendapat dukungan anggaran dengan jumlah rata-rata pertahun sebesar Rp 4,72 triliun atau sekitar 0,24 persen dari total belanja negara.

Peningkatan anggaran tersebut hampir dua kali lipat atau sekitar 173 persen dari rata-rata anggaran DPR periode sebelumnya.

"Anggaran itu berkolerasi dengan kinerja, anggaran makin besar harusnya prestasi naik. Bukan kebalik, anggaran naik prestasi anjlok," kata Roy.

Tak hanya itu, kata Roy, rata-rata pertumbuhan anggaran DPR setiap tahunnya mencapai 13,5 persen. Periode ini pun meningkat dibandingkan periode yang lalu dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,3 persen.

"Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di tahun anggaran 2015, awal periode kali ini yang mencapai 59,3 persen. Fenomena yang sama ditahun 2010 untuk DPR periode sebelumnya dengan kenaikan anggaran mencapai 43,2 persen," ujar Roy.

(Baca juga: PDI-P Belum Mau Bahas soal Pengajuan Anggaran DPR Rp 5,7 Triliun)

Meski DPR kerap meminta anggaran besar, namun menurut Roy, permintaan itu selalu tak disertai dengan perencanaan yang matang sesuai kebutuhan riil.

Hasilnya, tingkat serapan anggaran DPR periode ini sampai dengan tahun lalu rata-rata hanya sebesar 73,8 persen per tahun.

"Serapan anggarannya masih lebih tinggi DPR periode sebelumnya sebesar 78,1 persen per tahun," kata Roy.

(Baca juga: Soal Pengajuan Anggaran DPR, MKD Akan Panggil BURT dan Setjen)

Adanya deviasi yang lebar antara rencana anggaran dengan realisasinya tersebut, kata Roy, menunjukkan bahwa ada persoalan dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR.

"Anggaran yang diminta besar tetapi kebutuhannya riilnya tidak sebesar yang dianggarkan. Kebiasaan pola penganggaran seperti ini hanya mengurangi porsi anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," tutur Roy.

Kompas TV DPR mengajukan kenaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja di tahun 2018 mencapai Rp 7,2 Tirilun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com