Di Depan Jokowi, Adhyaksa Singgung Anggaran Kwarnas Pramuka Telat Cair

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menyinggung soal anggaran Kwarnas Gerakan Pramuka yang terlambat cair saat berpidato di hadapan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam Upacara Hari Pramuka ke-56 dan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).

"Meskipun dana rutin Kwarnas Gerakan Pramuka terlambat turunnya, semangat kami untuk menyukseskan kegiatan ini justru semakin naik. Persiapan dikebut siang malam tanpa henti," kata Adhyaksa.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang sempat memebekukan anggaran Kwarnas Pramuka.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan, pembekuan tersebut berkaitan dengan isu keterkaitan Adhyaksa dengan Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap anti pancasila.

(Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar)

Adhyaksa mengakui bahwa ia pernah hadir dalam acara HTI pada pada 2013 lalu. Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial. Namun, Adhyaksa menegaskan bahwa selama ia menjabat Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, ia tak pernah berniat mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Adhyaksa mengatakan, akhirnya pada minggu lalu, dana rutin tahun 2017 untuk Kwarnas Gerakan Pramuka sebesar Rp 10 Milyar sudah diterima dari Kemnepora. Sedangkan dana untuk Raimuna Nasional XI Gerakan Pramuka yang telah diajukan belum turun.

"Mungkin agak sulit bagi organsiasi lain yang sanggup melaksanakan kegiatan besar seperti ini, sementara dananya menjelang pembukaan baru kami terima," kata Adhyaksa.

Adhyaksa melaporkan, acara Raimuna Nasional XI Gerakan Pramuka ini diikuti 15.000 Pramuka usia 16-25 tahun, dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dari wilayah NKRI dan beberapa negara sahabat. Kegiatan akan berlangsung hingga 21 Agustus 2017 mendatang.

Selain Jokowi, hadir juga dalam acara ini Menpora Imam Nahrawi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.