JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menanggapi isu reshuffle yang belakangan kembali kencang.
Idrus mengatakan, perombakan susunan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Partai Golkar tidak berharap ada jatah tambahan jika benar ada reshuffle.
"Sejak awal beri dukungan ke Jokowi, tanpa syarat. Tidak ada bargaining kekuasaan," ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Meski begitu, jika memang ada reshuffle, dia berharapmenteri-menteri yang diganti harus berkualitas. Dengan demikian, ada perbaikan kinerja yang dihasilkan lebih maksimal untuk masyarakat.
Baca: Kalla Belum Tahu Nama-nama Menteri yang Akan Kena Reshuffle
"Reshuffle harus jamin peningkatan kinerja, produktivitas kinerja, sehingga rakyat rasakan reshuffle ini menguntungkan bagi rakyat," kata Idrus.
Baca: Istana: Reshuffle Hanya Presiden dan Wapres yang Tahu
Saat ini, kata Idrus, Partai Golkar fokus dalam pemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Terutama dalam menyelesaikan program-program Jokowi hingga dua tahun mendatang.
"Saya prioritaskan bagaimana ambil langkah efektif menangkan Jokowi periode kedua," kata Idrus.