Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saya Nunggaknya Baru dari Januari, Pak..."

Kompas.com - 11/08/2017, 16:34 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT Jasa Raharja mulai melakukan razia kendaraan bermotor penunggak pajak, Jumat (11/8/2017).

Salah satu titik razia adalah di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang terkena razia karena belum membayar pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Salah satunya adalah pengemudi ojek online bernama Rudi (27). Dia mencoba berkelit dengan mengatakan belum lama menunggak pajak.

"Saya nunggaknya baru dari Januari, Pak," kata Rudi.

Baca: Razia Penunggak Pajak, Sejumlah Pengendara Nekat Lawan Arus di Jaktim

Polisi yang menindak Rudi tak menggubris alasan itu dan langsung memberikan surat tilang.

"Sementara kami tilang dulu. Makin Bapak nunggu bayar, makin banyak tunggakan," ujar petugas tersebut.

Tak hanya kendaraan pribadi, kendaraan operasional perusahaan pun ada yang terkena razia karena belum membayar pajak sejak Juni 2017.

"Ditilang ya, sidangnya tanggal 18 (Agustus). Sebelumnya bayar di bank sesuai denda yang tertera di sini (surat tilang). Jangan lupa perpanjang pajaknya, kasih tahu kantornya," ujar petugas.

Pengendara yang ditilang bukan hanya pemilik STNK yang diterbitkan di Jakarta. Ada pula pengendara yang harus membayar pajak di kantor Samsat Bogor karena STNK-nya diterbitkan di Kota Hujan.

Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Frans Sihombing mengatakan, sebanyak 40 personel gabungan kepolisian, Jasa Raharja, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, serta Bank DKI terlibat dalam razia ini.

"Razia difokuskan agar pengendara membayar pajak terutang mereka. Namun, kalau ada kesalahan lain, seperti tidak memiliki SIM, enggak pake helm, itu kan menyalahi aturan juga, tetap ditindak," kata Frans.

Baca: Jika Terkena Razia, Pemilik Kendaraan Diminta Lunasi Pajaknya di Lokasi

Frans menuturkan, pengendara yang terkena razia bisa langsung membayar pajak terutangnya di lokasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Persyaratannya ada STNK, KTP sesuai STNK, ada uangnya, bisa langsung dibayar. Kalau tidak sesuai identitas pengemudi dengan STNK-nya, enggak bisa, tetap penilangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com