Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Puji Jokowi, Arief Poyuono Kini Puji Puan Maharani

Kompas.com - 10/08/2017, 11:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bijaksana. Hal itu terkait pernyataan Puan yang berharap para elite politik tak mudah terpancing emosinya serta menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

"Saya sangat menghargai beliau yang sangat bijaksana sebagai seorang politisi," kata Arief melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8/2017).

Sikap bijaksana Puan, menurutnya, dapat menjadi contoh positif bagi seluruh pihak. Ia juga menilai pernyataan Puan sangat ideal bagi seorang politisi besar dan berjiwa pancasila.

"Dia menjadi seperti oase d iantara kehausan saling cakar antar politisi, antar partai, antar organisasi dan ideologi," tuturnya.

(Baca: Jika Dukung Jokowi, Arief Poyuono Dinilai Fadli Zon Tak Tepat di Gerindra )

Pernyataan Arief ini berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa pekan sebelumnya yang menyamakan PDI-P dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan itu membuat berang PDI-P beserta organisasi sayap dan kader-kader partai berlambang banteng itu.

Arief bahkan dilaporkan ke polisi akibat pernyataannya itu. Dia juga sempat ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo meminta Arief membuat pernyataan maaf agar hubungan Partai Gerindra dengan PDI-P kembali membaik.

Tak lama setelah kehebohan itu, Arief pun memuji Presiden Jokowi. Kali ini, giliran Puan yang mendapat pujian.

Ketua nonaktif PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebelumnya ingin pengurus dan kader partai politik di Indonesia tidak mudah terpancing emosinya. Hal itu diutarakan Puan menanggapi maraknya aksi pelaporan ke polisi akhir-akhir ini.

"Saya berharap sih berkepala dingin. Tidak emosional," kata Puan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Menurut Puan, seharusnya perilaku berpolitik yang beretika dan santun dikedepankan. Penyelesaian masalah dengan kekeluargaan pun harus didahulukan, jika ada masalah yang ditimbulkan akibat salah paham.

"Musyawarah-mufakat dulu lah," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

"Bahwa kemudian harus ada pernyataan di publik, misalnya pernyataan maaf, karena suatu hal yang dilakukan secara di depan publik. Tapi paling tidak persoalan itu kita coba selesaikan dengan kekeluargaan," kata dia.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com