Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Patung Raksasa di Tuban, Istana Minta Aparat Tak Tunduk pada Tekanan

Kompas.com - 10/08/2017, 08:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyoroti terjadinya perubahan nilai di masyarakat Indonesia. Soal toleransi dan menghormati perbedaan, misalnya.

"Banyak hal-hal yang dulu tidak jadi masalah, kita rukun-rukun saja, duduk bersama dalam perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari berbeda dalam politik dan kehidupan bernegara, kok ini sekarang menjadi masalah," ujar Teten di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

"Ini suatu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa memang terjadi perubahan nilai di masyarakat," lanjut dia.

Teten mencontohkan penolakan kelompok masyarakat tertentu atas berdirinya patung raksasa dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur.

(Baca: Patung Raksasa di Tuban Ditutupi Kain Putih)

Puluhan orang dari berbagai elemen menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Jatim. Mereka mendesak agar patung tersebut segera dirobohkan karena tidak terkait dengan sejarah bangsa Indonesia.

Patung setinggi lebih dari 30 meter yang berdiri menghadap ke laut tersebut diresmikan pada 17 Juli 2017 lalu oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Patung tersebut dinobatkan sebagai patung dewa terbesar se-Asia Tenggara.

Teten menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam merespons fenomena ini. Negara harus menempatkan seluruh warganya pada kedudukan yang sama. Jika ada persoalan, hukumlah yang ditegakkan. Bukan dengan cara main hakim sendiri.

"Jadi setiap ada tindakan intoleransi atau tindakan semena-mena, misalnya menghancurkan patung, benda seni dan sebagainya, harus dilakukan tindakan hukum," ujar Teten.

"Apalagi jika mereka protes mau ini mau itu, minta patung itu dirobohkan misalnya. Aparat tidak boleh tunduk pada tekanan," lanjut dia.

(Baca: Pengurus Kelenteng Tuban: Kami Hanya Ingin Indonesia Damai)

Meski demikian, Teten mengatakan, penyadaran akan nilai-nilai toleransi bukan hanya tanggung jawab negara. Masyarakat sipil juga mesti ikut berkontribusi di dalamnya.

Penyadaran nilai-nilai toleransi dan menghormati keberagaman harus dipupuk di setiap lini, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, partai politik hingga negara. Sebab, apa yang terjadi saat ini, akan dilihat oleh generasi muda, calon pemimpin bangsa.

Jika tidak ada role model yang tepat pada zaman sekarang, generasi muda kehilangan pijakan nilai untuk diteruskan di masa mendatang.

"Oleh sebab itu, selain negara harus memberikan role model bagi anak-anak muda, tugas negara juga mencari model baru bagaimana penghayatan Pancasila itu bisa masuk ke generasi milenial yang sekarang umur belasan tahun. Ini tantangan kita semua," ujar Teten.

Kompas TV Sempat menjadi perbincangan, patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Tuban, Jawa Timur akhirnya ditutup dengan kain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com