Puan Minta Masalah Antar-Parpol Diselesaikan secara Musyawarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua nonaktif PDI Perjuangan, Puan Maharani, ingin pengurus dan kader partai politik di Indonesia tidak mudah terpancing emosinya.

Hal itu diutarakan Puan yang juga sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menanggapi maraknya aksi pelaporan ke polisi akhir-akhir ini.

"Saya berharap sih berkepala dingin. Tidak emosional," kata Puan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Menurut Puan, seharusnya perilaku berpolitik yang beretika dan santun dikedepankan. Penyelesaian masalah dengan kekeluargaan pun harus didahulukan, jika ada masalah yang ditimbulkan akibat salah paham.

"Musyawarah-mufakat dulu lah," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

"Bahwa kemudian harus ada pernyataan di publik, misalnya pernyataan maaf, karena suatu hal yang dilakukan secara di depan publik. Tapi paling tidak persoalan itu kita coba selesaikan dengan kekeluargaan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah pihak karena ujarannya pada suatu acara dinilai mengandung unsur kebencian dan permusuhan.

Viktor dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di dalam video yang tersebar, Viktor menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

(Baca juga: Politisi Diminta Tak Jatuhkan Lawan Politik dengan Halalkan Semua Cara)

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono yang terkena masalah. Dia menganggap wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan PKI, dalam beberapa pemberitaan di media online.

Ia kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh DPN Repdem pada Selasa, 1 Agustus 2017.

Arief sudah meminta maaf secara tertulis kepada PDI-P. (Baca: Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P)

Namun demikian, PDI-P menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan. Alasannya, kecerobohan yang dilakukan oleh Arief harus dijadikan pelajaran bagi para politisi lain.