Mendagri: Lulusan Praja IPDN Tak Terlibat Perkelahian hingga Narkoba

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa lulusan pamong praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2017 tidak pernah terlibat masalah selama empat tahun menempuh masa pendidikan.

Hal ini disampaikan Tjahjo usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, di Kampus IPDN, Sumedang, Selasa (8/8/2017).

"Sudah ketat selama empat tahun, tak ada indikasi yang narkoba, tak ada perkelahian, tak ada pemukulan," kata Tjahjo.

Bahkan, Tjahjo juga memastikan bahwa tak ada korupsi, kolusi dan nepotisme saat awal mereka diterima di IPDN. Sebab, penyaringan dilakukan dari bawah dan menggunakan sistem online.

"Ini saya kira kader pelopor revolusi mental," ucap Tjahjo.

(Baca juga: Jokowi Ingatkan Praja Lulusan IPDN agar Tak Alergi terhadap Kritikan)

Tjahjo mengatakan, sebanyak 2014 pamong praja yang telah dinyatakan lulus dan dilantik hari ini nantinya akan disebar ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk tahun pertama, mereka akan ditugaskan di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar.

"Supaya dia siap beradaptasi, bisa menggerakkan, mengorganisasi masyarakat, serta melayani masyarakat dengan baik. Dan juga kerja sama dengan aparatur desa, termasuk ikut mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dana desa," ucap politisi PDI-P ini.

Tjahjo berharap dalam waktu dua tahun para pamong praja sudah bisa berkembang dan menduduki posisi camat. Namun, ia menegaskan bahwa penempatan pamong praja nantinya tidak harus sesuai dengan daerah asal mereka.

"Kan semua sama warga Indonesia, sehingga tak ada lagi yang berpikir hanya melayani masyarakat di daerahnya, melayani masyarakat di sukunya. Sama semua harus dilayani dengan baik," ucap Tjahjo.