Jokowi Minta Pamong Praja Jangan Rasial dalam Melayani Rakyat

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta 2.014 orang pamong praja muda yang baru dilantik, ikut menjadi perajut persatuan bangsa Indonesia.

Presiden berpesan, junjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pekerjaan, terutama yang menyangkut dalam pelayanan publik.

Jangan membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat.

"Berikan pelayanan yang sama baiknya dan sama cepatnya kepada semua rakyat," ujar Jokowi saat memberikan amanah dalam upacara pengukuhan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-24 di Halaman Kompleks IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/8/2017).

"Jangan pernah melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit saja atau berdasarkan daerah asal atau agama dan lainnya. Itulah peran saudara-saudara dalam merajut persatuan dan kerukunan Indonesia kita," lanjut dia.

(baca: Jokowi Ingatkan Praja Lulusan IPDN agar Tak Alergi terhadap Kritikan)

Usai pengukuhan ini, para pamong praja muda akan langsung bertugas di kantor pemerintahan di penjuru tanah air.

Ada yang di kota, banyak pula yang di pelosok, bahkan perbatasan dengan negara tetangga.

Jokowi mengingatkan bahwa harapan masyarakat akan pemerintah yang baik semakin tinggi.

(baca: Rektor IPDN Pastikan Pamong Praja Siap Jalankan Revolusi Mental)

Oleh sebab itu, pamong praja harus mengedepankan prinsip inovasi dalam bekerja. Jangan pernah bekerja secara monoton dan berpikir linear.

"Jangan pernah bekerja monoton. Jangan pernah berpikir linear. Jangan pernah terjebak di dalam rutinitas yang itu-itu saja. Kita semuanya harus berani melakukan terobosan. Saya ulang lagi, melakukan terobosan," ujar Jokowi.

Dalam upacara pengukuhan itu, Presiden Jokowi menyematkan penghargaan kepada dua praja lulusan terbaik, yakni penghargaan Kartika Pradnya (siswa S1) kepada Yegi Wirianto Pratama asal Sulawesi Tenggara dan penghargaan Kartika Astha Brata (siswa D4) kepada Rahmi Hayati asal Bengkulu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.