Pernyataan Saling Menjatuhkan oleh Elite Parpol Bisa Picu Konflik Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sosial-politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai, pernyataan saling tuding dan menghasut antar-para elite partai politik menunjukkan kepentingan golongan masih mendominasi daripada menjaga keutuhan hubungan sosial masyarakat.

Menurut Amin, ucapan elite parpol yang terkesan menjatuhkan bertujuan untuk mempertahankan elektabilitas atau dukungan suara.

Akan tetapi, mereka tidak memikirkan dampak negatif yang berpotensi timbul di masyarakat.

"Tentu ini kaitannya dengan elektabilitas ya. Ada banyak orang yang percaya PKI itu akan hidup lagi. Mereka tentu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Tidak berpikir dampaknya bagi masyarakat luas," ujar Amin, saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Amin menjelaskan, isu-isu sensitif seperti kebangkitan PKI dan SARA kerap digunakan politisi untuk meraup dukungan kelompok-kelompok tertentu.

Baca: Dianggap Menghasut, Politisi Nasdem Viktor Laiskodat Dilaporkan Kader Gerindra ke Polisi

Namun, cara seperti ini justru membahayakan bagi kondisi sosial masyarakat.

Penggunaan isu PKI dan SARA, menurut Amin, akan menimbulkan fragmentasi di masyarakat yang bisa memicu konflik sosial.

"Jadi trauma ini dirawat. Isu PKI dan SARA ini Jadi komoditas. Menjadi satu cara atau vote-gather mechanism. Hal itu akan membuat fragmentasi di masyarakat. Itu jelas terjadi. Di beberapa tempat masih recok gara-gara percaya PKI itu sungguh ada sampai sekarang," kata Amin.

Diberitakan, salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.

Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian.

Dalam video itu, Viktor mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia.

Bagi Iwan, pernyataan Viktor tersebut menciderai kredibilitas partainya.

Sebelumnya, organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) tidak terima atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono soal sebut wajar PDI Perjuangan disamakan dengan PKI dalam beberapa media online.

Waketum Gerindra bidang buruh dan ketenagakerjaan itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal DPN REPDEM Wanto Sugito dan Fajri Safii Ketua Bidang Hukum & HAM DPN Repdem serta didampingi Ketua DPD REPDEM DKI Fernando dan pimpinan DPC REPDEM se-Jabotabek, pada Selasa, 1 Agustus 2017.