Pemberantasan Pungli Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) tak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). 

Alasannya, pungli banyak terjadi di daerah, terutama pada sektor pelayanan publik.

"Kalau pungli ya jangan sampai diserahkan ke pemerintah pusat saja. Tapi bupati dan gubernur itu juga harus bekerja sama. Karena ini levelnya sangat kompleks, bisa terjadi di mana-mana," ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Ia berharap, ada koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas pungli secara masif.

Politisi PAN itu juga menyarankan agar tim Saber Pungli berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia.

"Pungli ini kan berarti sesuatu yang tidak terbuka, tentunya harapan kita semua dengan adanya Satgas Saber Pungli itu bisa lebih mendetil," kata Taufik.

Baca: Mendagri: Pungli Itu Problem Lingkaran Setan

"Sehingga apa yang sudah berjalan dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) tingkat daerah oleh aparat hukum, kepolisian, kejaksaan itu menjadi hal yang kita apresiasi untuk mencegah," lanjut dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan, yakni Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan dan TNI.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi terkait pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Wiranto menjelaskan, masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Daerah yang paling banyak mengadukan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung.