Setelah Ditangkap KPK, Kajari Pamekasan Akan Dinonaktifkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya akan dinonaktifkan. Hal itu menyusul penangkapan Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah tersangka itu dinonaktifkan dia, tapi melalui mekanisme yang ada," ujar Rum di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Penonaktifan belum dilakukan karena Rudi masih menjalani pemeriksaan di KPK. Selanjutnya, Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan KPK untuk memeriksa Rudi secara internal oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pemeriksaan dilakukan untuk melihat pelanggaran etik dan profesi. Jika terbukti melakukan korupsi, Rum memastukan Rudi akan kena sanksi yang berat.

"Sanksinya sudah jelas lah dia korupsi, sudah lebih berat dari sanksi yang dibuat Kejaksaan," kata dia.

(Baca: Uang Suap Rp 250 Juta untuk Kajari Pamekasan Ditaruh di Kantong Plastik Hitam)

Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa Rudi sebelum menonaktifkan. Pihaknya akan menggali secara utuh keterangan Rudi soal kasus dana desa yang menjeratnya.

"Kita sudah perintahkan paksa untuk melakukan klarifikasi dari proses tersebut. Memang nanti kalau hasil dari klarifikasi itu sejauh kebenarannya, tentu ada mekanisme hukum yang diterapkan kepada yang bersangkutan," kata Widyo.

(Baca: Ketua KPK: Kejaksaan Harus Berubah)

Widyo mencontohkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada mantan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, yang juga ditangkap KPK.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap jajaran Kejari Pamekasan yang ikut dibawa ke KPK, yaitu Kepala Seksi Intel Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dan dua staf Kejari.

"Tentu nanti akan secara simultan lakukan secara baik. Basil yang akan diambil oleh pimpinan itu akurat, ada dasar, ada bukti, dan ada langkah-langkah yang positif yang bisa dilakukan," kata Widyo.