Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Penolakan Vaksin MR, Presiden Minta Menteri Segera Bergerak

Kompas.com - 01/08/2017, 20:20 WIB

SLEMAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali, bahwa imunisasi measles rubella (MR) ini penting sekali bagi anak-anak. Oleh karena itu, dia pun meminta para menteri untuk bisa menjelaskan pentingnya imunisasi MR itu kepada kelompok penolak.

Ia lantas meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek untuk menjelaskan dampaknya terhadap penyakit yang bisa ditimbulkan oleh anak-anak yang tidak mengikuti imunisasi ini, yaitu kebutaan, ketulian, otaknya terganggu, juga jantungnya terganggu.

“Ini dampaknya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kami ingin hari ini dimulai program imunisasi measles rubella ini, sehingga anak-anak bisa terhindar dari penyakit yang disampaikan oleh Ibu Menkes,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), di Madrasah Tsanawiah Negeri 10 Sleman, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,  Yogyakarta, Selasa (1/8/2017) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai adanya penolakan di sejumlah tempat terhadap imunisasi MR.

Presiden menegaskan, bahwa fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) juga sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Artinya, juga bahwa imunisasi ini manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudharatnya.

(Baca: 8 Sekolah di DIY Tolak Imunisasi karena Dianggap Haram)

Mengenai aksi penolakan itu, menurut Presiden, nanti akan dijelaskan oleh Menkes, nanti.

“Namanya ini kan memulai kampanye dan pelaksanaan imunisasi. Jadi, yang belum jelas memang harus dijelaskan,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menjelaskan masalah ini.

“Ini kan… apa sih measles rubella, kan banyak yang belum tahu juga,” terangnya.

Soal adanya sanksi pidana bagi penolakan imunisasi MR, Presiden Jokowi mengajak partisipatif dari masyarakat agar anak-anaknya mau untuk diberikan imunisasi.

“Itu saja. Ini kan untuk perlindungan anak-anak kita, memproteksi anak-anak kita dari penyakit-penyakit,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com