Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir 2018, Tol Trans-Jawa Mulai Bisa Digunakan

Kompas.com - 01/08/2017, 17:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menuturkan, tol trans-Jawa akan beroperasi seluruhnya dari Jakarta hingga Surabaya pada akhir 2018.

Dengan dibukanya jalur tol Trans-Jawa, maka pada mudik 2018 tidak akan ada lagi tol darurat. 

"Kalau mudiknya sudah jadi kayak Bawen-Salatiga itu (fungsional), bukan darurat lagi. Akhir 2018, opersional sampai Surabaya," kata Basuki ditemui usai menerima penghargaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Kementerian PU-Pera adalah satu dari 15 instansi kementerian/lembaga/BUMN yang mendapatkan penghargaan dari UKP Pancasila karena telah berprestasi dalam kelancaran mudik 2017.

 

(Baca: Pemerintah Habiskan Rp 17,27 Triliun demi Lahan Tol Trans Jawa)

UKP Pancasila memberikan apresiasi Kementerian PU-Pera dengan kriteria keberhasilan dalam memastikan penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran transportasi.

Basuki mengatakan, saat ini pembebasan lahan di ruas tol Salatiga-Solo sudah selesai seluruhnya. Namun, pengerjaan konstuksinya baru sekitar 10 persen. Oleh karena itu, untuk mengejar target akhir tahun 2018, Kementerian PU-Pera akan menggenjot pengerjaan ruas tol ini.

"Jadi saya kira, target nyambung sampai Surabaya di akhir tahun depan, itu realistis," kata Basuki.

Selain menyelesaikan pengerjaan tol trans-Jawa, Kementerian PU-Pera juga akan membangun jalan bawah tanah (underpass) dari Brebes menuju jalur selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com