Republik Jagoi

Di tingkat pemerintah pusat, pembangunan kawasan perbatasan diurus Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP).

Anggotanya dari 17 Kementerian. Ketuanya Menteri Dalam Negeri. BNPP bekerja secara terpadu dan membuat grand design terhadap permasalahan perbatasan di Indonesia.

Berdasarkan grand design, BNPP menetapkan beberapa metode pendekatan penanganan perbatasan. Mulai dari tahapan penentuan patok batas, hingga manajemen perbatasan.

Lalu menerjemahkan dan membuat dua strategi penanganan. Pertama, internal Indonesia, termasuk internal di Kalimantan Barat.

Kedua, strategi penanganan mulai dari patok batas hingga ke luar wilayah RI. Indonesia mesti melakukan komunikasi intensif dan perundingan internasional dengan Malaysia untuk menjawab segala permasalahan muncul. 

Abelnus, Ketua Umum Forum Perbatasan Kalimantan Barat, mengatakan, grand design baru ada tahun 2011. Konsep itu belum tersosialisasi ke media. Salah satu konsepnya adalah priority by location atau prioritas berdasarkan lokasi.

Lokasi prioritas mengacu pada keputusan pemerintah, dan mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat Kebijakan Stategis Nasional (PKSN).

Di Kalimantan Barat ada lima PKSN, yaitu, Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang, Entikong di Kabupaten Sanggau, Jasa di Kabupaten Sintang, dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari lima Pos Lintas Batas (PLB) yang direncanakan, baru selesai secara fisik dan SDM adalah tiga PLB, yaitu Entikong, Aruk dan Nangan Badau. Dua lainya, Jagoi dan Jasa, masih memerlukan satu tahapan penting, penetapan zero point atau titik nol.

Dalam perspektif awam, titik nol adalah titik batas. Titik nol sebenarnya untuk menyepakati pertemuan dua jalan raya antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa persetujuan dari dua negara, hal itu belum bisa dilaksanakan.

Tak heran bila pembangunan PLB di Jagoi yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, kini terbengkalai. Sebabnya, karena kedua negara belum menyepakati titik nol.

Ketua DPRD Kalimantan Barat Minsen mengatakan, kondisi di perbatasan tak beda jauh dengan wilayah pedalaman Kalimantan pada umumnya. Ada skala prioritas dalam pembangunan. Skala prioritas itu yang mesti dibenahi.

Menurutnya, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya jauh dari jangkauan modal sehingga kondisinya tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan wilayah lain.

Keadaan ekonomi yang tertinggal di wilayah perbatasan bukanlah situasi yang sangat khusus, karena keadaan serupa dapat ditemui di daerah lain yang bukan perbatasan. Namun wilayah perbatasan mempunyai arti penting tersendiri.

“Kita tentu sering mendengar pendapat berbagai kalangan tentang arti penting tersebut, sehingga berkonsekuensi diperlukannya prioritas pembangunan daerah perbatasan. Kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan berkaitan dengan keadaulatan dan nasionalisme suatu bangsa,” ujar Minsen.

Kita tentu sadar, setiap daerah perbatasan adalah “serambi” suatu negara, begitu pula dengan daerah perbatasan Jagoi, sehingga daerah ini harus dikondisikan sebaik mungkin, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan perbatasan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan dengan serius. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi warga berkaitan erat dengan eksistensi, keutuhan, dan harga diri bangsa Indonesia di kawasan perbatasan.