Ketua MPR Saran Pemerintah Diskusi dengan Ulama soal Penggunaan Dana Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah berkonsultasi dengan para ulama terkait rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia dan juga dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, merupakan perwakilan umat Islam yang layak dimintai saran.

"Berkali-kali saya menyampaikan itu kan dana umat. Oleh karena itu, saya kira pemerintah perlu diskusi dengan perwakilan umat. Itu bisa dengan majelis ulama, NU, dengarkan. Muhammadiyah dengarkan," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

(baca: Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur)

Dengan demikian, lanjut Zulkflifli, pemerintah bisa mendapat masukan yang menyeluruh dan bisa segera memutuskan kelanjutan rencana tersebut.

"Dengarkan, mereka yang dapat mewakili umat Islam kan, di situ nanti apakah Muhammadiyah punya saran, apakah NU punya saran, apakah majelis ulama punya saran, kira-kira itu ikutin saja sarannya," lanjut dia.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

(baca: Jokowi: Investasi Dana Haji Harus Menguntungkan)

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.