Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kalau Ada Ulama Ingin Ubah Pancasila, Pasti Dibayar

Kompas.com - 31/07/2017, 09:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkritik jika ada sosok-sosok yang dianggap pemuka agama oleh satu kelompok masyarakat, namun menentang ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Gatot dalam ceramah wawasan kebangsaan dengan tema "Tantangan dan Uang" di hadapan sekitar 10.000 jemaah Keluarga Besar Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gedung MTA Pusat Surakarta, Jalan Ronggowarsito, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/7/2017).

"Kalau ada yang mengaku ulama, ingin mengubah Pancasila, maka pasti itu ulama dari luar yang dibayar untuk merusak Indonesia karena ulama Indonesia tidak akan memecah belah keutuhan negara," ujar Gatot sebagaimana dikutip siaran pers resmi Pusat Penerangan Mabes TNI, Senin (31/7/2017).

Gatot menegaskan bahwa peran pemuka agama di dalam mendirikan dan melanggengkan NKRI sangat besar. Dasar negara, yakni Pancasila juga sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk pemuka agama di dalamnya.

Maka, sangat tidak mungkin jika saat ini ada pemuka agama yang justru menentang, apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan siapa pun tidak boleh mengubahnya. Jadi, kalau ada ulama yang mengajak untuk mengubah Pancasila, jangan percaya," ujar Gatot.

(Baca juga: Jokowi: Kita Tak Akan Membiarkan Ancaman yang Merongrong Pancasila)

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa NKRI didirikan atas dasar kebinekaan suku, agama, ras dan adat istiadat yang harus dipertahankan karena di situlah letak kebesaran bangsa Indonesia.

Jangan sampai, lanjut Gatot, "musuh" menggunakan celah keberagaman yang merupakan takdir Indonesia untuk diadu domba.

"Banyak suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke, dan banyak tunas agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib menjaga jangan sampai terbelah oleh pihak lain dan jangan sampai mau diadu domba oleh negara lain," ujar dia.

Kompas TV Bahkan, setiap PNS juga dilarang masuk ormas yang ada kaitannya dengan politik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com