Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Akan Impor Garam

Kompas.com - 27/07/2017, 19:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka keran impor garam. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri.

"Saya keluarkan izin (impor garam) untuk industri. Aman sudah," kata Enggartiasto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurut Enggartiasto, keputusan itu berdasarkan rapat di Kantor Wakil Presiden, yang menyepakati rekomendasi impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diserahkan kepada Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya, impor semua jenis garam baru bisa dilakukan jika ada ada rekomendasi dari KKP. Berdasarkan arahan dari Menko Perekonomian, rekomendasi selanjutnya akan dilimpahkan ke Kemendag.

"Wapres mengarahkan agar dituangkan saja secara permanen di Permendag agar impor garam industri rekomendasinya langsung diserahkan ke Menteri Perdagangan. Sambil menunggu itu, impor untuk kebutuhan industri sudah keluar sesuai permintaan. Ada lima atau enam permintaan," ujar Enggartiasto.

Sementara untuk garam konsumsi, Enggartiasto mengatakan, pihaknya tengah menghitung berapa kebutuhan dan menunggu rekomendasi dari KKP.

"Itu (garam konsumsi) harus dari KKP. Itu tidak didelegasikan kepada kita. Garam industri sudah clear, garam konsumsi segera akan dimintakan," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Janji Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Garam)

Enggartiasto mengakui kelangkaan garam terjadi akibat pasokan berkurang karena terjadi gagal panen. Saat ini, pemerintah tengah menghitung berapa jumlah garam yang bisa diimpor PT Garam.

Dia mengatakan, kementerian akan mengubah aturan dan segera meminta PT Garam segera melakukan impor.

"Saya akan segera ubah aturan itu supaya sama dan segera minta PT Garam impor," ujar Enggartiasto.

Dia belum mau merinci berapa kuota impor yang akan diterbitkan Kemendag. Namun, ia mengklaim harga garam sudah berangsur turun sejak pemerintah memastikan akan segera melakukan impor.

Kompas TV Kelangkaan garam yang terjadi di sejumlah tempat di Pulau Jawa menyebabkan harga garam semakin mahal. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com