Gerindra Dinilai Tak Berpendirian soal Pansus Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai keluarnya Partai Gerindra dari Pansus Hak Angket KPK menunjukkan sikap Gerindra yang tidak konsisten.

"Gerindra keluar dari Pansus Angket KPK, adalah gambaran bahwa fraksi itu tidak punya pendirian yang jelas," kata Sebastian, kepada Kompas.com lewat keterangan tertulis, saat diminta tanggapannya, Selasa (25/7/2017).

Sebab, lanjut Sebastian, sebelumnya Gerindra termasuk salah satu fraksi yang walkout saat paripurna pengesagan Pansus Angket KPK. Tetapi, kemudian, sikap Gerindra seolah balik mendukung dengan mengirim utusan ke pansus angket KPK.

"Sekarang kembali berubah, dan menarik diri dari pansus," ujar Sebastian.

(Baca: Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK)

Dia membaca ada beberapa hal latar belakang penyebab sikap Gerindra seperti itu. Pertama, Gerindra sadar bahwa pansus ini semakin lemah dan tidak mendapat dukungan dari publik.

Kemudian, lanjut Sebastian, Gerindra mengakui bahwa pansus ini sudah salah jalan, sehingga Gerindra segera menyelamatkan diri sebelum terperosok lebih jauh. Terakhir, ini sebagai strategi politik untuk menarik simpati publik dengan menolak angket.

"Dengan demikian, partai lain dianggap tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi," ujar Sebastian.

(Baca: Demokrat Anggap Gerindra Cerdas Tinggalkan Pansus Angket KPK)

Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan panitia khusus hak angket KPK. Sejak disahkan pembentukannya, tujuh fraksi mengirimkan perwakilannya ke pansus, termasuk Gerindra. Belakangan, Gerindra menilai pembentukan pansus bermasalah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya menyatakan, sejauh ini kerja Pansus Angket KPK belum menemukan bukti yang signifikan. Hal itu, menurut Fadli, juga menjadi alasan bagi partainya untuk keluar dari Pansus.

"Sehingga Fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif. Saya kira itu salah satu alasanya," kata Fadli.