Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Desak PBB Segera Bersikap soal Kekerasan Israel di Al Aqsa

Kompas.com - 24/07/2017, 21:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Pemerintah Indonesia mengutuk penutupan akses menuju Masjid Al Aqsa dan sejumlah kekerasan yang dilakukan Israel.

Menurut Lukman, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan sikap resminya. Indonesia pun meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk segera melakukan tindakan.

"Intinya, Pemerintah Indonesia meminta PBB, khususnya Dewan Keamanan untuk segera bersidang," kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/7/2017).

Tak hanya mendesak Dewan Keamanan PBB, menurut Lukman, Indonesia juga mengajak negara-negara yang terhimpun dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk secepat mungkin mengadakan sidang dan mengambil tindakan.

"Sehingga dalam sidang itu bisa disepakati bersama sikap yang bisa dilakukan atas peristiwa yang terjadi di Masjidil Aqsa itu," ucap Lukman.

(Baca: Indonesia Kecam Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa)

Penutupan dan pengamanan ekstra ketat diberlakukan setelah aksi penembakan yang menewaskan dua polisi Israel oleh tiga orang yang diduga keturunan Arab di dekat komplek Masjid Al-Aqsa, Jumat (14/7/2017).

Ketiga pelaku serangan akhirnya ditembak mati di pekarangan masjid tersebut. Selanjutnya, pihak berwenang Israel mengambil keputusan untuk menutup kompleks Masjid Al-Aqsa untuk shalat Jumat.

Tindakan itu adalah adalah yang pertama kalinya umat Islam dihalangi menunaikan shalat Jumat di masjid itu sejak 1969. Hal itulah yang memicu kemarahan dari umat Islam di Palestina.

Kemarahan dan protes memuncak dengan ditangkapnya Mufti Agung Masjid setempat, Muhammad Ahmad Hussein. Setelah adanya demonstrasi massa dan protes oleh otoritas agama Islam, akhirnya tempat tersebut dibuka kembali secara bertahap.

Kompas TV Indonesia mengecam kekerasan yang terjadi di kompleks Masjid Al Aqsa dan mendorong organisasi kerja sama Islam untuk segera bersidang, membahas masalah ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com