Kata Pansus soal Tudingan Gerindra Partai Pemerintah Lemahkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqulhadi mengatakan, tak ada korelasi antara penyelidikan Pansus dengan partai-partai yang mengirim perwakilannya ke Pansus.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pernyataan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, soal adanya sinyalemen pelemahan KPK dari kerja Pansus.

Partai-partai yang aktif dalam Pansus merupakan partai-partai pemerintah dan dinilai melemahkan KPK.

"Enggak ada persoalan apapun soal koalisi pemerintah. Apa hubungannya? Kan enggak ada. Saya kira tidak ada hubungan soal itu," kata Taufiqulhadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Taufiqulhadi mempersilakan Gerindra untuk memberikan penilaian terhadap kerja Pansus.

Namun, ia meminta untuk tak beropini.

"Jadi jangan beropini. Pansus kalau beropini adalah rusak. Lebih baik menghadirkan fakta, saksi, sehingga publik menilai. Ini tidak ada hubungan dengan opini," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Fraksi Partai Gerindra di DPR memutuskan untuk keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kunjungan Pansus ke Sukamiskin juga menunjukan itikad buruk terhadap KPK.

Dengan meminta keterangan kepada koruptor, menurut dia, merupakan sebuah sinyalemen melemahkan KPK.

Padahal, tujuan awal pembentukan Pansus justru untuk memperkuat KPK.

"Nah, kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai nonpendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," kata Desmond.