Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Habibie, Novanto Laporkan Perkembangan Golkar dan Kasusnya

Kompas.com - 24/07/2017, 17:52 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar berserta jajaran pengurus DPP Golkar menyambangi kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup bagi awak media.

Setelah pertemuan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, Novanto melaporkan situasi yang terjadi di Golkar termasuk kasus hukum yang menjeratnya.

Novanto saat ini berstatus tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK.

"Setnov melaporkan perkembangan Golkar termasuk situasi yang sedang dihadapi Golkar, termasuk kasus yang dihadapi beliau," kata Akbar di kediaman Habibie di Jalan Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017) sore.

 

(baca: DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka)

Akbar mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Novanto pun juga demikian.

Menurut Akbar, Novanto punya hak untuk melakukan langkah hukum atas kasusnya.

"Sekarang sedang dipersiapkannya bersama lawyer dan ahli-ahli hukumnya, dengan harapan tentu lolos, akan menentukan perjalanan Golkar," ujar Akbar.

(baca: Lesunya Setya Novanto saat Pimpin Rapat Golkar...)

Akbar menambahkan, Habibie memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukum kasus Novanto.

Meskipun dalam pemberitaan, lanjut Akbar, nama Novanto disebut ikut dalam pertemuan membahas proyek e-KTP.

Namun, hal tersebut belum bisa dijadikan bukti. Untuk membuktikannya, akan ditentukan nanti di pengadilan.

"Kami semua tentu sangat berharap supaya masalah ini bisa dapat selesai sesuai dengan proses hukum," ujar Akbar.

(baca: Agung Laksono: Kalau Belum Waktunya, Jangan Paksa Novanto Turun)

Habibie juga disebut memberi dukungan penuh terhadap tekad Golkar memenangkan pemilu 2019.

"Pak Habibie menyatakan kita harus konsentrasi, kita harus tunjukkan number one, atau setidak-tidaknya tetap menjadi nomor dua seperti sekarang," ujar Akbar.

Novanto, kata Akbar, juga menyampaikan 29 calon untuk Pilkada serentak selanjutnya. Calon itu murni dari internal  Golkar dan sudah punya pengalaman yang cukup dalam pemerintahan.

"Sehingga ini tentu harapan kami sebagian besar dari mereka itu terpilih," ujar Akbar.

Kompas TV KPK Dalami Keterlibatan Setnov di Kasus E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com