Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Koalisi Pendukung Jokowi-JK Belum Sepenuh Hati

Kompas.com - 21/07/2017, 12:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum sepenuh hati.

Menurut dia, hal itu terlihat dengan adanya partai politik yang 'mbalelo' dan berbeda sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu dan Perppu 2/2017 tentang Ormas.

"Prinsipnya, berkoalisi itu harus sepenuh hati, meskipun ya itu merupakan koalisi politik. Ini yang secara umum belum terbangun," ujar Siti, kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2017).

Koalisi setengah hati itu dinilainya karena tak terbangunnya format dan ukuran-ukuran koalisi pendukung Jokowi-JK.

Ukuran koalisi, misalnya, kesamaan ideologi partai, platform, visi misi partai atau 'chemistry' antara para ketua umum partai politik dengan presiden dan wakil presiden.

"Ketidakjelasan itu membuat pelembagaan koalisi partai tak terjadi," ujar Siti.

Baca: Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out"

"Nah, dampaknya apa? Koalisi cenderung fragile, bersifat tentatif, mudah pecah dan bubar," lanjut dia.

Ketika kepentingan partai politik tidak terakomodasi, maka kekecewaan dan ketidakpuasan akan muncul.

Apalagi, faktor komunikasi, transparansi dan sinergi internal koalisi yang tidak terawat semakin riskan memunculkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan antarpartai koalisi.

Jika hal itu terjadi di antara partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, maka situasinya sama seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hal ini bisa dilihat sejak eranya SBY ternyata sampai saat ini masih terjadi," ujar Siti.

Pada rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu, Partai Amanat Nasional 

memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

Sikap PAN ini berbeda dengan mitra koalisi pemerintah lainnya tetap bertahan di dalam ruang rapat paripurna DPR.

PAN melakukan aksi walk out bersama Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKS. 

Kompas TV Isu Reshuffle Kabinet Berembus (Bag 2)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com