Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Bantah Jadi Kasetpres Hanya karena Dekat Jokowi

Kompas.com - 20/07/2017, 10:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Budi Hartono menampik diangkatnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden karena termasuk orang dekat Presiden Joko Widodo.

Heru menegaskan bahwa dirinya mengikuti semua prosedur yang ada dan dirinya pun berusaha untuk sampai pada jabatannya saat ini.

"Kini, semua posisi PNS kan open bidding, lelang. Saya lalu mengikuti proses lelang sebagaimana peraturan yang berlaku. Prosesnya cukup panjang dan tahap demi tahap saya lalui sesuai prosedur dan aturan berlaku," ujar Heru di Gedung III, Kemensetneg, Kamis (20/7/2017).

(baca: Heru Budi Hartono Dilantik Menjadi Kepala Sekretariat Presiden)

Sebagai kepala sekretariat orang nomor satu di Indonesia, Heru mengakui, tantangan tugasnya cukup berat.

Tidak hanya dituntut dalam tugas dan wewenangnya saja, melainkan juga dituntut untuk melakukan inovasi dan efisiensi.

"Makanya yang terpenting bagi saya adalah bekerja keras dan bertanggung jawab saja. Itu pesan Pak Menteri (Pratikno)," ujar Heru.

(baca: Dilantik sebagai Kepala Setpres, Heru Budi Langsung ke Malang Dampingi Jokowi)

Heru sudah mempelajari tugas, fungsi dan wewenang sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Lagipula, ia merupakan mantan Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, Heru merasa sudah cukup paham akan seluk beluk aktivitas Jokowi. Ia optimistis dapat melaksanakan tugas dengan baik.

"Hanya saja bedanya tantangan ke depan jauh lebih besar, tanggung jawab lebih banyak dan tentunya koordinasinya jauh lebih luas," ujar Heru.

Pelantikan Heru sebagai Kasetpres didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78/TPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Negara.

Selain Heru, ada dua pejabat lain yang dilantik, yakni Bey Triadi Machmudin sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media serta Nandang Haris sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi para Kementerian Sekretariat Negara.

Bey sekaligus merangkap jabatan lamanya, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi.

Sementara, jabatan lama Nandang adalah Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja Kemensetneg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com