Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Puan Minta Kepsek yang Biarkan Diskriminasi Agama Dicopot

Kompas.com - 19/07/2017, 05:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengimbau, kepala daerah mesti tegas jika ada sekolah yang melakukan diskriminasi agama ke peserta didiknya.

"Kita tidak boleh membeda-bedakan (agama). Kemendikbud sudah saya minta perhatikan semua kepala dinas (pendidikan) untuk mengawasi semua sekolah di Indonesia," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Kamis (18/7/2017).

"Semua kepala daerah harus memberikan sanksi (kepada kepala sekolah yang melakukan diskriminasi). Kalau enggak (kepala daerah), ya Kemendikbudnya langsung ke kepala dinas," lanjut dia.

Puan mengatakan bahwa jika kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan melakukan kesalahan pada tingkat yang tinggi soal diskriminasi agama, maka salah satu sanksi yang dipilih adalah pencopotan dari jabatan.

(Baca: Ada Diskriminasi Terhadap Siswi Non Muslim di Banyuwangi, Bupati Anas Marah)

Puan sudah mendapatkan laporan tentang peristiwa diskriminasi agama yang menimpa seorang calon siswi SMP Negeri 3 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus itu sudah diambilalih Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Puan pun meminta tindakan diskriminasi serupa tidak terulang.

"Kita minta jangan sampai di daerah-daerah lain jangan terjadi hal seperti itu lagi. Saya minta Kemendikbud dan kepala daerah proaktif untuk melihat situasi di wilayahnya masing-masing agar jangan sampai terjadi lagi," ujar dia.

Diberitakan, NWA adalah calon siswa pada SMP 3 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia memilih mengundurkan diri karena salah satu syarat untuk masuk ke sekolah itu adalah menggunakan jilbab bagi seluruh pelajarnya.

Sementara itu, NWA sendiri beragama non Islam. Bupati Banyuwangi Abdullah sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah daerah. Sebab, bagaimanapun sekolah negeri adalah lembaga di bawah pemerintah daerah.

Ia meminta peristiwa diskriminasi serupa tidak terulang di kemudian hari.

Kompas TV Siapa Hambat Revisi UU Terorisme - Dua Arah (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com