Meski Dukung, PAN Tetap Akan Luruskan Kebijakan Pemerintah yang Keliru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, PAN akan tetap loyal kepada Presiden Joko Widodo sebagai partai pendukung pemerintah.

Namun, menurut Zulkifli, bukan berarti PAN hanya menjadi cap stempel bagi berbagai kebijakan pemerintah. PAN akan tetap meluruskan berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.

"Kami kalau mengkritisi itu belum tentu beda dengan pemerintah," kata Zulkifli usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Hal ini disampaikan Zulkifli menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang meminta PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena dianggap tidak loyal.

Zulkifli mengaku tidak membicarakan masalah status PAN di koalisi saat bertemu dengan Presiden Jokowi selama 1 jam 30 menit. Sebab, ia meyakini Presiden tidak masalah dengan keberadaan PAN di koalisi.

"Kami dengan Pak Presiden, dari awal kami itu ingin mendukung agar presiden, pemerintah, sukses. Jadi kami koalisi itu bukan soal menteri, kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden," ucap Zulkifli.

Zulkifli menegaskan bahwa PAN akan terus bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan rekan partai koalisi tidak akan mengubah sikap PAN.

Misalnya, dalam menyikapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, PAN tetap mengkritisi isi yang ada dalam Perppu tersebut. Namun, sikap akhir PAN soal Perppu sendiri saat ini belum diputuskan.

"Kalau ada yang kurang pas, kami luruskan, kami ingin Presiden sukses," kata dia.

(Baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)

Sekjen PDI Perjuangan sebelumnya meminta PAN untuk keluar dari koalisi jika terus bertentangan dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi perbedaan sikap PAN soal Perppu Ormas.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan presiden," tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

(Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Pernyataan yang meminta agar PAN mengambil sikap yang jelas terkait dukungannya kepada pemerintah juga disampaikan oleh Partai Hanura.

"Kalau terus ingin beda bukan koalisi dong. Lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Jangan barangnya mau, barengnya enggak mau," kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana.

(Baca: Jika DPR Tolak Perppu Ormas, Hanura Minta Jokowi Evaluasi Anggota Koalisi)