Ketua MPR: Presiden Prihatin Penetapan Tersangka Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkfli Hasan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Zulkifli mengaku kedatangannya adalah untuk mengantar undangan pernikahan anaknya.

Namun, pertemuan tersebut juga sekaligus membahas berbagai isu yang hangat sekarang. Salah satunya terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Saya juga menyampaikan, kita prihatin, Pak. Pimpinan DPR sekarang mendapatkan cobaan," kata Zulkifli usai pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu setengah jam.

Zulkifli berharap apa yang menimpa Setya Novanto ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar selalu mengikuti rel dan aturan yang ada.

(Baca: Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi....)

Menurut Zulkifli, Jokowi juga menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Novanto. Namun, Presiden juga menghargai proses hukum yang berjalan di KPK.

"Sebagai kawan kan, sebagai teman, sebagai kolega, Presiden juga prihatin kok. Tapi kan hukum, ya hukum,"  kata Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli enggan berkomentar saat ditanya apakah penetapan Novanto sebagai tersangka akan mengganggu hubungan kerja MPR dan DPR. Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah Setya Novanto sebaiknya mengundur diri atau tidak.

"Ya saya sampaikan tadi prihatin. Itu saja dulu. Besok lain lagi," kata dia.

(Baca: Setya Novanto: Tuhan Maha Tahu Apa yang Saya Lakukan )

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Irman dan Sugihanto (mantan pejabat Kemendagri) serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.