Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Kepentingan Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai, pemblokiran aplikasi lercakapan "Telegram" bisa menjadi pembelajaran bagi penyedia jasa, bahkan bagi mereka yang pangsa pasarnya telah mendunia.

Dalam kasus telegram, Tito menilai, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena aplikasi tersebut mengancam keamanan negara.

"Kalau sudah membahayakan negara, kita harus berani juga untuk bargaining kepada penyedia jasa internasional ini. Negara kita enggak boleh kalah sama kepentingan mereka, bisnis mereka," ujar Kapolri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Padahal, kata Tito, awalnya kepolisian meminta akses untuk memasuki percakapan yang diduga berkaitan dengan aksi terorisme. 

Baca: Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara

Namun, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Untuk menjaga stabilitas keamanan negara, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram.

Meski demikian, ia mengakui, pada dasarnya pemerintah tidak melarang penggunaan aplikasi tersebut jika kepolisian diberi akses untuk menyelidiki percakapan di Telegram yang diduga berkaitan dengan aksi terorisme.

"Nah, sekarang saya dengar mereka sudah mulai membangun hubungan komunikasi dengan Menkominfo. Fine, kalau mau dibuka lagi fine. Tapi kami boleh diberikan akses kalau ada data-data mengenai ini kaitan dengan terorisme, diberi akses," lanjut Tito.

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Pemblokiran Telegram Akan Rugikan Jokowi