Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/07/2017, 09:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua tahun menjelang Pemilu 2019, mulai terlihat perbedaan antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya.

Hal itu terlihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan penyikapan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam pembahasan RUU Pemilu, Jokowi menginginkan adanya penguatan sistem presidensial melalui presidential threshold (PT) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Sedangkan PAN selaku partai koalisi pendukung Jokowi justru menginginkan PT dihapus alias 0 persen karena alasan keserentakan. Begitu pula saat pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, lagi-lagi PAN mengeluarkan sikap berbeda.

Hampir semua elite PAN, justru memunculkan pernyataan yang mempertanyakan perppu tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, bahkan mengatakaan Perppu Ormas akan memberi dampak negatif kepada Jokowi karena dirasa tak ada aspek kegentingan yang memaksa. Ia juga mengaku partainya tak pernah dilibatkan dalam penggodokan perppu.

(Baca: Zulkifli Sebut Kalau Perppu Ormas Dibahas Bersama Tak Akan Jadi Ramai)

Akibatnya, tak tanggung-tanggung, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi pada Pemilu 2014 bahkan meminta PAN untuk keluar dari koalisi jika terus bertentangan dengan pemerintah.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadao konsolidasi politik yang dilakukan presiden," tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

(Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Pernyataan yang meminta agar PAN mengambil sikap yang jelas terkait dukungannya kepada pemerintah juga disampaikan oleh Partai Hanura.

"Kalau terus ingin beda bukan koalisi dong. Lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Jangan barangnya mau, barengnya enggak mau," kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana.

(Baca: Jika DPR Tolak Perppu Ormas, Hanura Minta Jokowi Evaluasi Anggota Koalisi)

Menanggapi hal ini, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai konstelasi yang terjadi antara Jokowi dan PAN merupakan efek dari ketidaklancaran komunikasi politik di antara keduanya.

"Kita kan enggak tahu pola relasi antara Pak Jokowi dan PAN misalnya, kenapa seperti itu. Tapi pasti ada yang salah ini. Ada pola relasi yang tidak jalan, komunikasi yang tidak jalan, interaksi yang tersendat,” ujar Zuhro saat dihubungi, Minggu (16/7/2017).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com