Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Sebut Pemblokiran Telegram Akan Rugikan Jokowi

Kompas.com - 16/07/2017, 15:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram karena dinilai banyak digunakan teroris untuk berkomunikasi.

Zulkifli menilai, seharusnya yang diblokir pemerintah adalah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup aplikasinya.

"Kalau ada hal-hal yang salah, (mestinya) yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu," kata Zulkifli, saat ditemui di acara halalbihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

(baca: Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara)

Zulkifli mengatakan, aplikasi Telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman. Dia menilai pemblokiran Telegram akan menurunkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ya saya sayangkan saja kebijakan-kebijakan pembantu Presiden, kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitasnya Bapak Presiden," ujar Zulkifli.

Layaknya Facebook dan Instagram, kata Zulkifli, aplikasi Telegram punya banyak pengguna di Indonesia. Kalau itu ditutup maka penggunanya akan marah.

"Semua banyak penggunanya, kalau semua dibredel kan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," ujar Zulkifli.

(baca: Teroris Pengguna Telegram, Kasus Bom Thamrin hingga Penusukan Polisi di Masjid Falatehan)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan pemblokiran aplikasi Telegram sebagai langkah yang tidak tepat.

"Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan, Bapak Presiden saya kira hati-hati," ujar Zulkifli.

Kemenkominfo memerintahkan pemblokiran aplikasi Telegram di Indonesia. Rencananya, pemblokiran baru akan diumumkan pada Senin (17/7/2017).

Kompas TV Situs Ditutup, Solusi Cegah Konflik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com