PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas - Kompas.com

PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas

Kristian Erdianto
Kompas.com - 15/07/2017, 22:40 WIB
Anggota Komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto KOMPAS.com/Kristian Erdianto Anggota Komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ikut dilibatkan oleh pemerintah dalam pembahasan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).

"Sayangnya PAN tidak diajak komunikasi walaupun partai koalisi," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam diskusi "Cemas Perppu Ormas" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Yandri menuturkan, PAN tidak sepakat jika ketentuan pembubaran ormas melalui pengadilan dihapuskan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Dengan demikian, pembubaran ormas tidak langsung dilakukan pemerintah. Kewenangan membubarkan dan menilai apakah sebuah ormas memiliki paham anti-Pancasila, lanjut Yandri, tidak tepat jika diberikan kepada pemerintah.

Menurut dia, kewenangan tersebut berpotensi mengganggu kebebasan berpendapat.

"Klausul tentang pengadilan sebaiknya tidak dihapus. Jadi penilai dan eksekutor itu tidak di pemerintah. Ini kurang pas. Nah ini ada kekhawatiran kebebasan berpendapat akan terganggu," tuturnya.

(Baca juga: Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Akibat Kurang Pendekatan dan Panik)

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

(Baca juga: Jimly Sarankan Pemerintah Buka Dialog soal Perppu Ormas)

Kompas TV "PERPPU Untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila"

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKristian Erdianto
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Megapolitan
Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Nasional
Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Nasional
Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Megapolitan
Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Megapolitan
Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Nasional
Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Megapolitan
Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Megapolitan
Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Nasional
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
'Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang'

"Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang"

Nasional
Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Nasional
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Megapolitan
 Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM