Eks Wakapolri Nilai Perppu Ormas Jadi Pekerjaan Berat Kepolisian - Kompas.com

Eks Wakapolri Nilai Perppu Ormas Jadi Pekerjaan Berat Kepolisian

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 15/07/2017, 16:29 WIB
Mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat  Sabtu (15/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (15/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI dinilai mendapatkan tugas yang berat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menuturkan, hal itu dikarenakan potensi konflik di daerah akibat dampak aturan tersebut.

"Setelah terbitnya perppu ini ada pekerjaan berat bagi dunia saya di kepolisian," ujar Oegroseno dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Ia menambahkan, perppu tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika diterapkan di daerah-daerah yang tidak terkontrol, apalagi jika terkait isu yang sensitif. Jika tak waspada, konflik di daerah itu juga berpotensi menyebar ke seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti di beberapa kasus, misalnya di (kasus) Ahmadiyah dan sebagainya," tutur Oegroseno.

Maka, kata dia, lebih baik jika masyarakat tetap waspada, apalagi jika menunjukkan dukungan terhadap perppu tersebut. Kepolisian memiliki pekerjaan yang besar terkait hal ini.

(Baca juga: Ada Perppu, Polri Merasa Lebih Mudah Tindak Anggota Ormas Bermasalah)

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

(Baca juga: Sanksi Pidana pada Perppu Ormas Dinilai Mengancam Kebebasan Berserikat)

Kompas TV "PERPPU Untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila"

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Megapolitan
Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Nasional
Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Nasional
Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Megapolitan
Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Megapolitan
Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Nasional
Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Megapolitan
Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Megapolitan
Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Nasional
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
'Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang'

"Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang"

Nasional
Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Nasional
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Megapolitan
 Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM