Aturan Penodaan Agama di Perppu Ormas Dikhawatirkan Jadi Pasal Karet

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menyoroti isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Salah satunya mengenai pasal penodaan agama dalam pasal 59 ayat (3) huruf b.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Ketua Lakpesdam NU Rumadi, pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet. Sebab, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan apabila suatu ormas melakukan penodaan agama atau tidak.

"Ini tidak ada mekanisme yang jelas terkait pasal itu apakah pemerintah bisa serta merta menentukan suatu kelompok melakukan penodaan agama atau apakah harus melalui pengadilan?" ujar Rumadi, Jumat (14/7/2017).

(baca: Perppu Ormas Berlaku, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan HTI)

Rumadi juga menyoroti Pasal 60 ayat (2). Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Ormas yang melakukan penodaan agama dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Lalu, Pasal 82A mengatur lebih jauh mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan, yakni hukuman penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun.

"Ancaman pemidanaan terhadap orang yang melakukan penodaan agama ini menurut saya agak berlebihan," ujar Rumadi.

(baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK)

Rumadi mengatakan, PBNU memang mendukung Perppu Ormas ini agar pemerintah bisa dengan mudah membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa melalui proses pengadilan.

Namun, ia juga mengingatkan, jangan sampai Perppu ini disalahgunakan oleh pemerintah.

"Kita harus bersama-sama memastikan Perppu ini bisa berjalan dengan baik. Tidak disalahgunakan atau tidak melakukan penindasan terhadap kelompok yang kritis kepada pemerintah," kata Rumadi.

(baca: Mengapa Perppu Ormas Mengatur soal Sanksi Pidana? Ini Penjelasannya...)

Perppu Ormas menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila.