Politisi Golkar Nilai Partai Pemerintah Harus Punya Kesatuan Langkah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily berpendapat, setiap partai pendukung pemerintah idealnya memiliki sikap yang sama dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik tersebut," kata Ace saat dihubungi, Jumat (14/7/2017)

Menurut Ace, sebuah partai politik di luar pemerintahan bergabung dengan pemerintah salah satu alasannya adalah adanya kesamaan visi dengan pemerintah. Hal itu menjadi alasan Partai Golkar bergabung dengan koalisi pemerintah.

Partai Golkar sebelumnya adalah bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sedangkan partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ace menambahkan, pemerintah bersama dengan partai-partai pendukungnya seharusnya memiliki visi yang sama dalam membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas dan menekankan penguatan sistem presidensial.

Ia berharap, semua parpol berjalan bersama dengan pemerintah untuk menyukseskan hal tersebut.

"Partai Golkar berharap bahwa semua partai politik pendukung pemerintah memiliki platform yang sama, komitmen untuk menuju bagaimana mendorong demokrasi indonesia yang lebih berkualitas dengan penguatan sistem presidensial ini," tuturnya.

Namun, Ace enggan berkomentar lebih jauh soal saran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristitanto kepada Partai Amanat Nasional (PAN) agar partai berlambang matahari terbit itu keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

(Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Menurut Ace, Partai Golkar tak memiliki kapasitas untuk menilai. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan apapun yang diambil oleh Presiden terkait konfigurasi politik saat ini kami serahkan kepada Presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," ucap Anggota Komisi II DPR itu.

Hasto sebelumnya meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

(Baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.

Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Soetrisno Bachir.