Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Ulama Punya Tanggung Jawab Menjaga Bangsa dan Negara

Kompas.com - 13/07/2017, 16:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, ulama tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga umatnya.

Ulama juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa dan negara.

"Ulama punya tanggung jawab menjaga umat bagaimana menjaga bangsa dan negara ini dari upaya melemahkan menceraiberaikan," kata Ma'ruf dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia, di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hadir dalam acara ini Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Ketua Umum PBNU Said Aqil, dan sekitar 700 alim ulama dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ma'ruf Amin mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada kelompok yang hendak melemahkan bangsa dan negara.

Selain itu, muncul juga kelompok-kelompok intoleran yang merusak persatuan antar masyakarat.

"Jangan kan dengan agama lain, dengan sesama agama saja tapi beda pendapat mereka tidak terima. Yang tidak sepaham dianggap sesat, kafir. Kelompok seperti ini yang dapat menimbulkan ketisaksbalian dan ketidakutuhan negara," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, masyarakat Indonesia harus bersyukur memiliki Bung Karno sebagai proklamator yang telah melahirkan Pancasila sebagai dasar negara.

Masyarakat harus bersyukur pula ulama pada era kemerdekaan bisa menerima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Padahal, awalnya sila pertama Pancasila secara spesifik mengatur mengenai ajaran Islam.

Namun, para ulama tidak mempermasalahkan ketika bunyi sila pertama itu diganti untuk mengakomodasi agama lainnya.

"Dengan sukarela para ulama menghilangkan usulan itu, demi NKRI," kata dia.

Kompas TV Prahara Politik Sultan Hamid II - Singkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com