Wiranto: Perppu Bukan Tindakan Kesewenang-wenangan Pemerintah - Kompas.com

Wiranto: Perppu Bukan Tindakan Kesewenang-wenangan Pemerintah

Fabian Januarius Kuwado, Kristian Erdianto
Kompas.com - 12/07/2017, 12:02 WIB
Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto saat konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto saat konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat untuk tenang dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah meminta masyarakat dapat menerima perppu tersebut dengan pertimbangan yang jernih dan bijak.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum, Politik, dan Keamanan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

(Baca: Wiranto Jelaskan Kekurangan UU Ormas yang Jadi Alasan Terbitnya Perppu)

Dalam jumpa pers tersebut, Wiranto didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan para pejabat Kemenko Polhukam dan Kejaksaan.

Perppu No 2 tahun 2017 tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Wiranto menegaskan, perppu tersebut bukan untuk membatasi ormas.

"Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa," kata Wiranto.

(Baca: Menkumham: Perppu Pembubaran Ormas Tak Hanya untuk HTI)

Wiranto juga membantah jika penerbitan perppu tersebut dianggap langkah sewenang-wenang pemerintah.

"Bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Mau menang sendiri, bukan. Tapi semata-mata untuk merawat persatuan kesatuan dan menjaga eksistensi bangsa Indonesia," kata Wiranto.

Perppu diterbitkan untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku seperti diatur dalam UU Ormas.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado, Kristian Erdianto
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Apakah 'Win-win Solution' Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Apakah "Win-win Solution" Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Nasional
Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Nasional
Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Regional
Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Nasional
Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Internasional
Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Nasional
Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Internasional
Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Megapolitan
Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Internasional
UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

Nasional
Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Internasional
11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

Regional
Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Nasional
Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM