Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold' - Kompas.com

Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold'

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 11/07/2017, 14:09 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) meyakini koalisi partai pendukung Pemerintah solid dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Termasuk soal poin yang paling alot dibahas, yakni syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pemerintah bersikeras tidak ingin mengubah syarat presidential threshold, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional. Sementara suara fraksi di DPR pecah.

 

(baca: Gerindra Harap Presidential Threshold Tak Diputuskan secara Voting)

Menurut Romy, mayoritas partai pendukung Pemerintah sudah setuju dengan syarat presidential threshold yang sudah dipakai dalam pemilu sebelumnya itu.

"Mayoritas sudah bisa menerima presidential threshold 20 persen itu, termasuk PPP," kata Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

 

Romy menambahkan, salah satu pertimbangan MK dalam memutus dilaksanakannya pilpres dan pileg bersamaan adalah untuk penghematan anggaran.

(baca: Yusril Ancam Gugat UU Pemilu jika Presidential Threshold Tak Dihapus)

Ia menilai, tujuan penghematan tersebut tak bisa dicapai jika angka presidential threshold 0 persen atau semua partai bisa mencalonkan presiden-wakil presiden.

Tanpa adanya presidential threshold, tak menutup kemungkinan jumlah capres dan cawapres mencapai belasan pasangan.

"Kalau kemudian apa yang secara teoritik betul-betul terjadi di lapangan, apa tidak terkesan pilpres kita di putaran pertama besok main-main?" ucap Anggota Komisi XI DPR itu.

 

(baca: Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal Presidential Threshold)

Di samping itu, pihak-pihak yang tak memahami alasan tersebut dinilainya tak melihat semangat yang terkandung dari putusan MK tersebut, yakni penghematan anggaran.

"Kalau kemudian parpol-parpol yang merupakan representasi rakyat Indonesia tidak melihat itu sebagai ikhtiar untuk mengefisiensikan anggaran, kan berarti sama dengan kita tidak menangkap semangat latar belakang diputuskannya pileg dan pilpres serentak," ujar Romy.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM