Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU: Sampai Hari Ini Negara Butuh KPK

Kompas.com - 11/07/2017, 11:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil menyatakan bahwa eksistensi KPK masih tetap dibutuhkan.

"Kami tetap mendukung di belakang KPK. Sampai hari ini negara butuh KPK, karena ini harapan rakyat," ujar Said Aqil di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Said Aqil mengatakan, kedatangan dia dan sejumlah pengurus PBNU tersebut untuk memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang terdesak. Menurut Said Aqil, PBNU dan KPK telah bersepakat untuk berjihad melawan korupsi.

"KPK sedang banyak digelitikin, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi," kata Said Aqil.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana untuk mengevaluasi hingga membubarkan KPK. (Baca: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi)

Wacana tersebut muncul bersamaan dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, wacana pembubaran hingga evaluasi yang akan dilakukan Pansus mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Para aktivis dan akademisi memandang pembentukan Pansus dan munculnya wacana tersebut adalah upaya pelemahan KPK dan pembungkaman terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Para mantan pimpinan KPK juga berpendapat serupa dengan para aktivis dan akademisi. Para mantan pimpinan menilai saat ini KPK sedang mendapat perlawanan balik dari para koruptor.

(Baca: Manuver Pansus Hak Angket Dicurigai Berujung pada Revisi UU KPK)

Kompas TV Pansus Angket dan KPK Terus Bersitegang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com