Anggaran Kemenko Polhukam Dipotong Rp 40 Miliar, Ini Komentar Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemotongan anggaran Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2017 tidak memengaruhi kinerja jajaran kementeriannya.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Kemenko Polhukam mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 40 miliar atau sebesar 12,38 persen dari total pagu anggaran Rp 332.946.426.000.

"Pemotongan anggaran tidak masalah, ya meski pasti ada masalah yang muncul seiring perubahan dinamika politik, hukum dan keamanan. Tapi pemotongan kami usahakan tidak berpengaruh (terhadap kinerja)," ujar Wiranto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Wiranto, untuk menyiasati pemotongan anggaran, kementeriannya tengah melakukan prioritas penghematan di tiga sektor.

Prioritas penghematan di tiga sektor tersebut adalah pengurangan volume perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan rapat di luar kantor dan belanja non-operasional lainnya.

"Agar tidak mengganggu kinerja maka penghematan anggaran diarahkan ke tiga sektor tersebut," tuturnya.

"Saya rasa ini tidak akan memengaruhi tema rencana kerja mengenai penegakan hukum, pemberian rasa aman bagi masyarakat, membangun kondisi politik yang sehat dan birokrasi yang profesional," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Banggar Aziz Syamsuddin menuturkan bahwa pihaknya akan mengupayakan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar pemotongan anggaran tidak lagi dilakukan.

Mengingat, Kemenko Polhukam memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan politik, hukum dan keamanan dalam negeri.

"Nanti saat rapat dengan Kemenkeu dan Bappenas kami akan minta agar tidak dipotong lagi karena ini kan mengatur orang," ucap Aziz.